Daftar UMP Kepulauan Sula Tahun 2021/2022

Gaji UMR/UMP Kutai Barat Terbaru

1. Gaji UMP

Diskusi tentang gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, arti UMP bisa diartikan sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di INDONESIA seringkali membuat bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Kalau ingin berbicara lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat dilihat dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Bentang Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi bentang waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Energi Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan hal yang demikian, dibuktikan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang sepatutnya ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, padahal keduanya sama-sama dijalankan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK mempunyai bentang waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketentuan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak berdasarkan perintah dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditentukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dijadikan dengan menentukan beberapa hal penting seperti, kebutuhan hidup sesuai, memandang produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dibuktikan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah bisa jadi standar minimum upahnya berbeda.
Bila dibandingi besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi sebab unsur yang diaplikasikan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran apabila jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Bila ingin mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditentukan berdasarkan Keperluan Hidup Layak (KHL) dengan menentukan banyak hal.
Melainkan semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR telah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar bayaran minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Acuan hal yang demikian dijadikan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengenal mulai dari pengertian beberapa istilah perihal standar bayaran minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa skor penting perihal ketentuan gaji UMR INDONESIA yang sepatutnya Anda ketahui, yaitu seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Permasalahan penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi isu yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah apabila tidak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti akan memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang kerap disuarakan oleh banyak karyawan, terutamanya dalam hari buruh Nasional ialah penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA miliki besaran tertentu buat penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.

Tentang hal penentuan UMR di wilayah masing-masing benar-benar tidak sama, ada beragam ragam perihal dan fakta yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berbicara perihal penghasilan atau standard gaji minimal di INDONESIA benar-benar lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi karyawan atau aktor usaha, tentu Anda mesti memahaminya. Berikut ada penjelasan dan keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR ialah standar minimal yang dipakai oleh pemilik usaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan ditetapkannya UMR adalah untuk menjamin supaya para pekerja mendapat gaji sebagai pendapatan yang layak.

Merujuk pada Aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan bahwa UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, termaksud gaji UMR INDONESIA.

Berdasarkan penjelasan itu dapat disimpulkan, jika UMR adalah standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi panutan atau dasar dalam penentuan besaran penghasilan, tetapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak digunakan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK yakni Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota sesudah disahkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.

Setelah ditetapkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya munculah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku satu daerah Kota maupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri disebabkan oleh otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada daerah tersebut.

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengontrol metode yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan supaya pelaku usaha memberikan bayaran kepada para pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan sesuai hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para daya kerja, sehingga bisa memperoleh bayaran yang sesuai. Tentunya hal itu sesuai dengan beban kerja.
2. Komponen UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Energi Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas perihal pengelompokan bagian bayaran dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian terang dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa bagian UMR berupa bayaran pokok dan tunjangan konsisten. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, seluruh wujud tunjangan tidak konsisten bukan termasuk bagian standar bayaran minimum. Wujudnya ini sesuai dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak konsisten dalam hal ini yaitu pembayaran bagus secara langsung maupun tidak untuk dikasih kepada pekerja dan keluarganya. Mencakup juga bermacam-macam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah kehadiran.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Sedangkan ini istilah UMR memang telah tidak diaplikasikan lagi, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan semacam itu, standar bayaran regional yang ditentukan oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah ditentukan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingi UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menjelaskan bahwa undang-undang itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala bayaran sesuai kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yaitu standar minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan tiap tahunnya didasarkan pada beberapa unsur dan biasanya terdiri dari bayaran tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Terhadap Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian bayaran dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang sesuai pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membuat acuan hal yang demikian berdasarkan kebutuhan hidup sesuai.
Hukuman, apabila terdapat perusahaan yang tidak mampu membayar bayaran kepada pekerja diselesaikan UMR atau UMK bisa melaksanakan penangguhan. Mengenai tata metode atau prosedurnya telah diatur dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar bayaran dibawah UMR secara sengaja, padahal faktanya instansi hal yang demikian mampu memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan sanksi pidana.
Upah pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan undang-undang ini diinginkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan tunduk kepada undang-undang.
8. Langkah Terhadap Upah dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus bayaran yang tidak dibayarkan sesuai ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
Ketentuan undang-undang hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan lewat beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melaksanakan perundingan bipartit apabila selama kurun waktu 30 hari belum menempuh kesepakatan, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian bayaran. Wujudnya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa terdapat kebijakan khusus yang dikasih kepada pemilik bisnis kecil dengan syarat tertentu.
Jadi secara simpelnya, bayaran yang dikasih pada usaha mikro dan kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan semacam itu, besaran nominalnya meliputi skor rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah ulasan komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari bermacam-macam sisi sampai ketentuan pemberlakuan standar gaji hal yang demikian. semoga kabar ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,